hakimintelijen.com
PADANG_ Presiden Direktur media nasional Hakimintelijen.com menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas negara dalam menegakkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pers terhadap tindakan yang patut diduga menghina kepala negara.
“Martabat Kepala Negara harga mati. Warga Sumatera Barat dukung negara bertindak tegas,” saat Presdir PT Hakim Pemburu Keadilan (PT.HPK),, Kamis (19/6/2026) di Padang
Menurut Presdir PT HPK, Era pembiaran terhadap konten penghinaan Presiden RI di ruang digital harus diakhiri. Momentum di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi titik tolak penegakan supremasi hukum.
“Harga diri Presiden adalah harga mati. UU ITE dan UU Pers harus jadi instrumen untuk melindungi simbol negara. Kritik dilindungi konstitusi, hujatan dipidana undang-undang,” ujarnya.
DASAR HUKUM PENEGAKAN :
PT HPK yang menaungi http://Hakimintelijen.com dengan *AHU-044345.AH.01.30.2025* dan *NPWP 03.038.885.4.201.000* merujuk dua regulasi utama:
1. Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE*: Ancaman pidana penjara 2 tahun atau denda Rp400 juta bagi penyerang kehormatan orang lain melalui sistem elektronik.
2. Pasal 240 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*: Ancaman pidana 3 tahun 6 bulan bagi penghina Presiden atau Wakil Presiden di muka umum. Delik ini merupakan delik aduan.
SIKAP PRESIDIR PT HPK :
1. Mendorong penuh aparat penegak hukum menindak konten yang patut diduga mencemarkan nama baik Presiden RI.
2. Mengecam segala bentuk ujaran kebencian, informasi bohong, dan fitnah terhadap simbol negara.
3. Menegaskan bahwa kemerdekaan pers *Pasal 4 ayat (1) UU No. 40/1999* bukan tameng untuk pelaku penghinaan.
4. Mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sesuai *Pasal 5 ayat (1) UU Pers*.
“Jejak digital tidak dapat dihapus. Era negara diam sudah selesai. Negara hadir untuk menjaga marwah Presiden RI sebagai kepala negara dan simbol kedaulatan,” tutup Presdir PT HPK.
http://Hakimintelijen.com menyatakan siap mengawal proses hukum secara objektif dan berimbang. Masyarakat diimbau melapor jika menemukan konten penghinaan ke kanal pengaduan resmi Polri atau Lembbsga independen/pers.
“MARTABAT KEPALA NEGARA WAJIB DIJAGA. SUPREMASI HUKUM HARUS TEGAK””
#MartabatKepalaNegara #Sumbar #Hakimintelijen #NegaraHadir #UUIITE #UUPers #HargaDiriPresiden #StopHinaPresiden #EraPrabowo #HukumTegas
(Redaksi)