Hakimintelijen.com
Pesisir Selatan– Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, LP-KPK, Komisariat Daerah, Komda, Provinsi Sumatera Barat mendesak Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gakkum KLHK, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, KPHP, Sumatera Barat untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
Desakan disampaikan pada Sabtu, 28 Juni 2026, menyusul laporan dugaan aktivitas alat berat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
Laporan dari Wartawan Lapangan :
Laporan diterima dari HN, seorang wartawan. Ia menyampaikan dugaan adanya pemodal yang menyediakan alat berat untuk membuka lahan. Menurutnya, aktivitas tersebut patut diduga terjadi di kawasan Hutan Produksi Konversi, HPK, Hutan Produksi Terbatas, HPT, dan Hutan Lindung, HL.
“Bukti video drone dan foto lokasi sudah kami lampirkan. Kami hanya meminta aturan ditegakkan sama rata,” ujar HN.
*Desak Pengawasan Menyeluruh, Jangan Tebang Pilih*
Ketua LP-KPK Komda Sumatera Barat menyatakan, negara tidak boleh abai terhadap laporan masyarakat. Ia meminta semua pihak bekerja sesuai koridor hukum.
“Kami mendesak Gakkum KLHK dan KPHP segera turun ke lapangan. Pengawasan harus menyeluruh dan profesional. Jangan tebang pilih. Hukum harus berlaku sama bagi masyarakat kecil maupun pihak yang memiliki modal besar,” ujarnya dengan tegas.
HN juga meminta agar verifikasi dilakukan hingga ke tingkat pusat. Ia menyoroti wilayah Tapan yang berbatasan dengan Kerinci dan meminta perhatian khusus pada kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Kerinci Seblat.
*Tunggu Jawaban Resmi Negara*
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, KPHP Sumatera Barat, dan Balai TNKS. Redaksi juga belum dapat memverifikasi secara independen status kawasan dan legalitas aktivitas yang dilaporkan.
“Kami tunggu langkah nyata, bukan hanya wacana,” tutup Ketua LP-KPK Komda Sumbar.
Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak terkait.
*Sumber:* Keterangan HN, seorang wartawan, kepada LP-KPK Komda Sumatera Barat, Sabtu, 28 Juni 2026.
*Redaktur:* [Admin]
Tim Redaksi : hakimintelijen.com