hakimintelijen.com
Pesisir Selatan– Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia RI (BAIN HAM RI) Perwakilan Sumatera Barat mendesak Bupati Pesisir Selatan segera mengaudit lima Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang diduga menjadi bagian dari dugaan praktik mafia harga Tandan Buah Segar (TBS) dan timbangan.
Desakan ini disampaikan setelah lima PKS tersebut resmi dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) oleh anggota DPRD Pessel, Novermal Yuska, atas dugaan merugikan petani sawit swadaya hingga Rp600 miliar per tahun.
“Ini bukan lagi soal harga murah. Ini dugaan pelanggaran hak ekonomi rakyat. Harga TBS dibanting, potongan timbangan dicekik. Bupati jangan tutup mata. Audit 5 PKS itu sekarang juga,” tegas Ketua BAIN HAM RI Sumbar, Kamis (12/6).
*Lima PKS yang dilaporkan ke KPPU:*
1. PT Incasi Raya Sudetan POM di Teluk Ampalu, Inderapura
2. PT Sumatera Jaya Agro Lestari di Teluk Ampalu, Inderapura
3. PT Transco Energi Utama di Tiga Sungai, Inderapura
4. PT Kemilau Permata Sawit di Kubu, Tapan
5. PT Muara Sawit Lestari di Lunang Selatan, Lunang
Langkah Novermal mendapat dukungan penuh dari Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar, “Sejatinya memang harga sawit di Pessel selalu rendah. Bahkan paling rendah dari seluruh kabupaten di Sumbar. Langkah pelaporan PKS ke KPPU sudah sangat tepat,” ujar nya, .
Apkasindo menegaskan, jika dugaan persekongkolan itu terbukti, pemerintah harus memberi sanksi tegas. “Sebab ini sudah merugikan petani sawit,” katanya.
*RDP 22 Juni: Tuntutan Petani*
Desakan BAIN HAM RI dan Apkasindo ini akan dikawal langsung ratusan Pejuang Petani Sawit Swadaya Pessel (PPSP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Pessel,termasuk legalitas Pendukung berdirinya PKS di pessel *Senin, 22 Juni 2026*.
“Kami datang tertib ke rumah rakyat di Painan . Tapi jangan anggap diam kami artinya setuju ditindas. Hitungan kami, potensi kerugian petani tembus Rp600 miliar. Itu yang akan kami buka di RDP,” tegas Pejuang Petani Sawit pesisir Selatan .
“Selama ini kami yang tanam, kami yang rawat, tapi waktu panen kami yang dibohongi timbangan. RDP 22 Juni ini taruhannya nasib dapur kami,” ujar perwakilan Pejuang Petani swadaya dari Tim kecamatan Ranah Pesisur .Dan kami sudah bosan dengan cara PKS tidak mau bermitra dengan Petani, kami dari Pejuang Petani sawit pessel tidak akan berhenti dan trus berjuang demi keadilan dan hak ekonomi kami ujar perwakilan Pejuang petani Tapan dan Indrapura.
Ombudsman RI Perwakilan Sumbar juga telah menerima laporan dan mendukung langkah audit. “Pemerintah daerah wajib hadir membela petani,” kata sumber Ombudsman.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bupati Pesisir Selatan dan lima PKS yang disebutkan. *Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi memberi ruang hak jawab dan hak koreksi secara proporsional bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
#BAINHAMRI #KPPU #PetaniSawitPessel #dugaanMafiaSawit #HargaTBS #PesisirSelatan #RDPDPRDPessel #NovermalYuska #ApkasindoSumbar #OmbudsmanSumbar #SawitSwadaya #PKSNakal #PotonganTimbangan #BupatiPessel #AuditPKS #SepakekMangkoManjadi
@bainhamri @kppu_ri @nov.yuska @dprd_pessel @apkasindo.sumbar @ombudsmanri_sumbar @pemkabpesisirselatan @satgastbssumbar @kementan_ri
(Redaksi)