Hakimintelijen.com
Pesisir Selatan– Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komisi Daerah Sumatera Barat mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Pusat, serta aparat penegak hukum Sumatera Barat membongkar dan mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas proyek miliaran rupiah di Kabupaten Pesisir Selatan periode 2022-2024 yang diduga mangkrak dan berubah menjadi besi rongsokan.
Sejumlah fasilitas yang disorot meliputi Pabrik Atsiri Lunang Rp14,25 miliar, Sentra IKM Gambir Taratak Sutera puluhan miliar, mesin huller bantuan di Nagari Koto Kandis, bangunan dan mesin di Kecamatan Lunang, hingga pengelolaan sampah Tapan. Sementara Pasar Painan Rp50 miliar lebih mangkrak dan baru diselamatkan APBN Rp21 miliar.
*”Bongkar dan Usut Tuntas Siapa yang Bertanggung Jawab”*
Zulhakim, hC.FLe, Aktivis LP KPK Komda Sumbar, menegaskan desakan tersebut disampaikan karena anggaran bersumber dari pajak rakyat dan juga sebagai putra daerah.
“LP KPK Komda Sumbar mendesak BPK RI, KPK Pusat, dan APH Sumbar segera membongkar dan mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab. Uang miliaran rupiah dari APBN dan APBD tidak boleh menjadi besi rongsokan. Negara harus hadir menagih akuntabilitas,” ujar Zulhakim, C.FLe, kepada awak media ini di sekretariat, 3 Juni 2026.
Poin Desakan LP KPK Komda Sumbar:
1. BPK RI : Lakukan audit investigasi kerugian negara pada Pabrik Atsiri Lunang, Gambir Taratak Sutera, Huller Koto Kandis, dan proyek lain periode 2022-2024
2. KPK Pusat : Selidiki dugaan pelanggaran dan rantai tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, rekanan, hingga konsultan pengawas proyek mangkrak
3. APH Sumbar : Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Kejaksaan Negeri Painan, dan Polres Pessel segera memanggil dan memeriksa pihak terkait
4. *Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan*: Buka data kontrak, spesifikasi teknis, dan realisasi APBN Rp21 miliar Pasar Painan kepada publik
Detail Proyek yang Dipertanyakan:
1. Pabrik Atsiri Lunang Rp14,25 Miliar : Dibangun akhir 2022 menggunakan Dana Alokasi Khusus Fisik. Hingga … [isi bulan/tahun] bangunan dan mesin investasi besar tidak digunakan. Di mana kajian kelayakan dan pengawasan PPK?
2. Huller Koto Kandis, Lengayang : Mesin bantuan kelompok tani terlantar bersama gedung pendukungnya. Siapa yang melakukan serah terima dan bertanggung jawab atas perawatan?
3. Gambir Taratak Sutera dan Mesin Lunang: Proyek puluhan miliar APBD diduga mengalami ketidaksesuaian spesifikasi teknis
4. Pasar Painan Rp50 Miliar + APBN Rp21 Miliar*: Mangkrak ditinggal rekanan pada progres 63,7 persen. Siapa PPK dan konsultan pengawas yang menandatangani termin pembayaran?
5. Sampah Tapan: Anggaran mengalir, tetapi pengelolaan belum optimal sehingga masalah menumpuk
“Fasilitas yang dibangun dengan uang negara seharusnya produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Jika dibiarkan rusak dan tidak terawat, ini bentuk pemborosan anggaran,” ujar salah seorang warga Surantih yang enggan disebutkan namanya, … 4 Juni 2026
Pasar Painan: Diselamatkan APBN :
Pembangunan Pasar Painan dengan pagu Rp50 miliar lebih mangkrak setelah ditinggal rekanan pada progres 63,7 persen. Untuk penyelesaian, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengamankan APBN Rp21 miliar. Pasar dirancang untuk 533-553 pedagang. Saat ini pedagang masih beroperasi di pasar darurat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek belum memberikan keterangan resmi. Redaksi hakimintelijencom membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers .
#UsutTuntasPessel #BPKRI #KPKPusat #AnggaranMiliaranBesiRongsokan #LPKKomdaSumbar #PabrikAtsiriLunang #PasarPainam#
(Wapimp)