Hakimintelijen.com
PADANG_ Unggahan akun Instagram resmi Dinas Kelautan dan Perikanan [DKP] Provinsi Sumatera Barat @dkpsumbar memicu kritik dari warganet. Postingan tentang pengambilan sumpah CPNS yang tayang di tengah ramainya isu mutasi pejabat dinilai tidak menjawab kebutuhan informasi publik.
Dalam unggahan tersebut, DKP Sumbar menampilkan kegiatan seremonial Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin Kepala Dinas Syefdinon, http://S.Sos., M.M. Kegiatan itu juga dihadiri Sekretaris DKP Yudi Anggara, http://S.Pi., http://M.Si., beserta jajaran pejabat struktural. Namun, tidak ada informasi terkait pejabat yang diganti maupun struktur baru yang disebut-sebut akan dirombak.
“Informasinya kurang jelas. Lagi ditunggu SK mutasi, malah posting sumpah CPNS. Ada apa?” tulis salah satu warganet di kolom komentar.
Komentar serupa juga membanjiri unggahan tersebut. Sejumlah warganet menduga DKP Sumbar sengaja menahan informasi hingga waktu tertentu. Istilah “nanti kalau sudah ada ampau baru dibuka” bahkan muncul di beberapa komentar.
Informasi Dinilai Sengaja Dikaburkan
Aktivis Independen sekaligus Pengamat Publik, http://Zulhakim.cfle, menilai DKP Sumbar sengaja menutupi informasi dengan menambahkan musik pada video unggahan.
“Penggunaan musik di tengah isu penting seperti mutasi pejabat terkesan untuk mengaburkan informasi. Seolah-olah fokusnya dialihkan ke hiburan, padahal publik butuh kepastian soal siapa yang diganti dan apa jabatannya,” ujarnya.
Menurut Zulhakim, kondisi ini dipicu minimnya kerja sama DKP Sumbar dengan media profesional. Tanpa adanya gatekeeper berita, informasi yang disampaikan menjadi tidak terstruktur.
“Instagram, Facebook, TikTok memang gratis. Tapi kalau semua pegawai bisa mengunggah tanpa SOP, hasilnya tidak seragam. Caption tanpa poin jelas, video pakai musik, pesan penting jadi kabur. Media profesional punya peran sebagai filter dan penjernih informasi lewat siaran pers dan verifikasi data,” tambahnya.
Desakan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, kolom komentar @dkpsumbar masih ramai. Publik terus mendesak keterbukaan data terkait rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan DKP Sumbar.
Pengamat kebijakan publik menyarankan DKP Sumbar segera menyusun SOP pengelolaan media sosial dan menggandeng media untuk menyusun rilis resmi. “Pisahkan konten serius dan konten hiburan. Jika ada SK mutasi, sampaikan secara terbuka. Jangan biarkan spekulasi liar berkembang,” tegasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi dari DKP Sumbar maupun Badan Kepegawaian Daerah [BKD] Sumbar terkait daftar pejabat yang mengalami rotasi atau mutasi. Pihak DKP Sumbar juga belum memberikan klarifikasi atas tudingan publik yang menyebut informasi sengaja ditutup-tutupi.
#dkpsumbar#ig
(Redaksi)
