Padang _ Sektaris Dinas [DKP] Sumatera Barat, Resi Suriati, menyebut anggaran informasi dan komunikasi sebesar Rp13 juta belum cukup untuk mengakomodasi kerja sama atau nota kesepahaman dengan insan pers. Hal itu disampaikannya kepada awak media di Kantor DKP Sumbar pada Senin, 16.19.wib [11/5/2026].
Menurut Resi,“Saat ini kami belum bisa membuat MoU kerja sama dengan perusahaan pers karena keterbatasan anggaran, sementara wartawan Kota Padang hampir setiap hari datang ke kantor,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan Pimpinan Perusahaan Media Online, Zul Hakim CFLE. Ia menilai anggaran yang tersedia terlalu minim untuk membangun kemitraan profesional antara dinas dan media.
“Sebagai perusahaan dan aktivis independen, kami menilai penting adanya kemitraan profesional untuk menjaga marwah insan pers dan memastikan informasi kebijakan pemerintah serta kegiatan swasta tersampaikan dengan akurat kepada masyarakat,” kata Zul Hakim.
Ia berharap pihak terkait dapat segera menyesuaikan anggaran komunikasi publik di DKP Sumbar agar fungsi media sebagai jembatan informasi dapat berjalan optimal.
“Kami berharap ada penyesuaian anggaran agar kebutuhan komunikasi dan publikasi DKP Sumbar bisa terpenuhi. Dengan begitu, publik tetap mendapat informasi yang akurat dan berimbang,” tutupnya.
Pihak DKP Sumbar menyatakan akan mengupayakan penyesuaian anggaran pada periode mendatang guna memperkuat fungsi komunikasi publik dan kerja sama media yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyebaran informasi.
#dkpsumbar#sekdisresi
(Redaksi)
