HAKIMINTELIJEN.COM
PESISIR SELATAN — Tim Redaksi Hakim Grup mendesak aparat penegak hukum agar memproses laporan dugaan penyimpangan pembangunan di MTsN 5 Pesisir Selatan secara profesional, transparan, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Desakan itu disampaikan setelah pembangunan di lingkungan MTsN 5 Pesisir Selatan yang dilaksanakan PT JOKLO diduga berjalan tanpa papan informasi proyek. Informasi mengenai pembangunan tersebut disebut sudah siap, namun sejumlah item pekerjaan justru dipertanyakan masyarakat.
Adapun item pekerjaan yang dipertanyakan meliputi pembangunan gedung kelas, pembangunan kantor, serta sejumlah item pekerjaan lainnya yang dinilai belum terbuka secara jelas kepada publik, baik dari sisi sumber dana, nilai anggaran, maupun volume pekerjaan.
Forum Peduli Nagari Pungasan (FPNP) yang mengawal persoalan ini menilai, ketiadaan papan informasi membuat masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti asal pembiayaan pembangunan tersebut.
“Karena tidak ada plang, kami baru bisa menduga. Ada beberapa item yang dibangun diduga menggunakan Dana BOS, dan ada pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD atau anggaran negara,” ujar perwakilan FPNP kepada redaksi.
Atas temuan tersebut, Redaksi Hakim Grup menegaskan kasus pembangunan MTsN 5 Pesisir Selatan telah dilaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar).
Laporan itu disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial, sekaligus mendorong penegakan prinsip keterbukaan informasi publik dalam setiap proyek yang menggunakan anggaran negara.
FPNP berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti. Mereka menegaskan tidak ingin kasus ini berhenti tanpa kejelasan, serta tidak boleh ada pihak mana pun yang menghalangi jalannya proses hukum.
“Harapan kami, kasus ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai kasus ini diam, dan jangan sampai ada pihak lain yang menghalangi proses hukum,” tegas tim independen FPNP.
Sebagai bentuk pengawalan, tim independen menyatakan akan mendatangi Kejati Sumbar dalam waktu dekat. Apabila proses penegakan hukum dinilai tidak berjalan, mereka akan menempuh jalur hukum lain demi tegaknya keadilan.
> “Kami dari tim independen akan turun ke Kejati Sumbar dalam waktu dekat. Kalau proses tidak jalan, maka kami akan mencari jalur lain demi keadilan. Tidak ada jalur aman penyalahgunaan Dana BOS di NKRI,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT JOKLO, pihak MTsN 5 Pesisir Selatan, dan Kejati Sumbar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Redaksi Hakimintelijen.com membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis: Tim Redaksi Hakimintelijen.com
Editor: Redaksi
Sumber : Tim investigasi/Tim FPNP

