Geger: Pidana Berlapis Mengintai, Penadah Terseret! Dugaan Tambang Ilegal Batu Jeti di Luar IUP, Sempadan Jalan dan DAS, Sungai Gambir Tapan

Hakimintelijen.com

PADANG β€” Geger. Aktivitas pertambangan batu jeti yang diduga ilegal, diduga beroperasi di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), diduga merusak sempadan jalan nasional, serta diduga berada terlalu dekat dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sungai Gambir, Tapan, kini resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Ancaman hukumnya tidak hanya satu pasal. Aktivitas tersebut diduga dapat dijerat secara berlapis, dan pihak yang diduga menampung hasilnya pun turut terseret, dengan ancaman pidana penjara dan denda hingga puluhan miliar rupiah,.

Pengaduan Masyarakat Diantar Langsung ke Setum Polda Sumbar

Pengaduan Masyarakat (Dumas) resmi diantar langsung ke Sekretariat Umum (Setum) Polda Sumbar, Padang, pada Rabu, 18 November 2026.

Berkas yang diserahkan adalah Laporan Nomor 07/RED-HI/PT/HPK/XI/2026 ditambah Addendum tertanggal 18 November 2026.

Dumas tersebut diterima langsung oleh petugas Setum Polda Sumbar. Tim Redaksi mendokumentasikan penyerahan berkas sebagai bukti bahwa laporan telah masuk secara resmi dan tercatat.

Peta IUP Dibandingkan dengan Fakta Lapangan

Titik lokasi yang dilaporkan adalah Lintang -2,1241307 dan Bujur 101,1321883.

Berdasarkan dokumen peta IUP yang diterima redaksi, batas IUP diduga berada 50 hingga 65 meter dari jalan. Sementara itu, alat berat di lapangan diduga berada 0 meter dari aspal jalan nasional.

Selisih jarak tersebut menjadi dasar dugaan bahwa aktivitas tersebut berada di luar IUP, di dalam sempadan jalan, dan di dalam sempadan DAS.

Satu Unit Ekskavator Masih Siaga, Satu Unit Belum Diketahui Keberadaannya

Berdasarkan pembaruan lokasi pada hari ini, ekskavator yang siaga di Sungai Gambir tinggal satu unit berwarna kuning.

Adapun ekskavator berwarna oranye merek Doosan yang terekam pada 15 November 2026 belum dapat dipastikan keberadaannya.

Redaksi meminta Polda Sumbar untuk mengamankan satu unit ekskavator kuning yang masih berada di lokasi dan menelusuri keberadaan unit berwarna oranye tersebut.

Dokumen SK OSS IUP Operasi Produksi yang diterima redaksi tercatat atas nama CV Tazara Putri. Redaksi tidak menyatakan bahwa CV Tazara Putri telah terbukti melakukan pelanggaran. Hak jawab dibuka. Seluruh informasi dalam berita ini masih merupakan dugaan dan belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

1. Diduga Menambang di Luar IUP β€” Undang-Undang Minerba

Penambangan di luar titik koordinat IUP atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin (PETI).

Dasar hukum: Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Ancaman sanksi: Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2. Diduga Merusak Sempadan DAS β€” Undang-Undang Sumber Daya Air

Aktivitas penggalian batu yang terlalu dekat dengan sungai diduga melanggar aturan tata air dan berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem.

Aturan batas jarak: Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, garis sempadan sungai di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit 50 hingga 100 meter dari tepi palung sungai.

Dasar hukum dan sanksi: Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dengan ancaman pidana penjara 18 (delapan belas) bulan hingga 6 (enam) tahun serta denda Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Denda tersebut dapat dilipatgandakan untuk badan usaha.

3. Diduga Merusak Sempadan Jalan Nasional β€” Undang-Undang Jalan dan LLAJ

Penggerusan area di sekitar jalan nasional diduga mengancam struktur jalan Negara dan keselamatan pengguna lalu lintas.

Dasar hukum dan sanksi: Pasal 63 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022) serta Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Ancaman pidananya berkisar dari 3 (tiga) bulan hingga 18 (delapan belas) bulan penjara atau denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), tergantung pada zonasi ruang jalan yang diduga dirusak, yaitu Ruang Manfaat Jalan (Rumaja), Ruang Milik Jalan (Rumija), atau Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja).

4. Diduga Merusak Lingkungan Hidup β€” Undang-Undang PPLH

Operasi tambang tanpa dokumen lingkungan yang sah dan diduga merusak bentang alam dapat diproses secara pidana.

Dasar hukum dan sanksi: Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengancam pelaku dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) hingga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

5. Penadah Terseret β€” Diduga Penadahan Hasil Tambang

Ini yang membuat perkara ini semakin serius. Bukan hanya penambang yang diduga terancam, tetapi juga pihak yang diduga menampung hasilnya.

A. Penadahan menurut KUHP:

Ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan dapat diperberat apabila terbukti dilakukan sebagai kebiasaan atau dalam rangka kegiatan usaha.

B. Penampungan hasil tambang tanpa izin β€” Pasal 161 UU Minerba:

Ancaman sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Artinya, rantai yang diduga terlibat β€” dari penambang, penampung, pengangkut, hingga pembeli β€” semuanya berada dalam jangkauan pidana berlapis, apabila terbukti.

6. Jika Material Diduga Digunakan untuk Proyek Pemerintah β€” Penampung, Kontraktor, dan PPK

Apabila material yang diduga berasal dari tambang di luar IUP tersebut ditampung dan digunakan untuk proyek pemerintah, persoalannya tidak lagi hanya mengenai izin tambang, tetapi juga mengenai keuangan negara.

A. Penampung untuk material proyek pemerintah

Penampung yang diduga menampung material untuk proyek pemerintah dapat dijerat Pasal 161 UU Minerba dan ketentuan penadahan dalam KUHP.

Apabila material tersebut dibayar dengan APBN, APBD, atau dana desa, dan terbukti menimbulkan kerugian negara, perkara tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1 (satu) tahun hingga 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tergantung pasal dan nilai kerugian negara yang dibuktikan oleh lembaga pemeriksa.

B. Kontraktor atau pelaksana

Kontraktor atau pelaksana yang diduga sengaja menggunakan material dari tambang yang diduga ilegal untuk proyek pemerintah dapat dikenai:

1. Sanksi pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berupa pemutusan kontrak, pencairan jaminan pelaksanaan, dan pencantuman dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun.

2. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Minerba, UU PPLH, dan UU Sumber Daya Air, apabila terbukti ikut menambang, menampung, atau mengangkut.

3. Sanksi pidana korupsi dan pemalsuan surat, apabila terbukti bersekongkol menaikkan harga, memalsukan dokumen asal material, atau memasukkan material yang diduga ilegal sebagai material legal.

4. Sanksi perdata, berupa kewajiban mengganti material dengan material legal dan menanggung biaya perbaikan pekerjaan yang sudah terpasang.

C. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK merupakan pejabat yang menandatangani kontrak, menyetujui material, dan mencairkan pembayaran. Oleh karena itu, PPK dapat dikenai:

1. Sanksi administrasi dan disiplin sesuai peraturan pengadaan dan peraturan Aparatur Sipil Negara, apabila terbukti lalai dalam memverifikasi asal material.

2. Tuntutan ganti rugi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, apabila terbukti ada kelalaian yang menimbulkan kerugian negara.

3. Sanksi pidana korupsi, apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan atau bersekongkol yang merugikan keuangan negara.

4. Sanksi pidana pemalsuan surat, apabila terbukti ikut menandatangani atau meloloskan dokumen asal material yang diduga palsu.

Seluruh sanksi tersebut berlaku apabila terbukti melalui proses hukum yang sah dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mengapa Disebut Pidana Berlapis?

Jerat-jerat di atas bersifat kumulatif, bukan pilihan. Artinya, satu aktivitas yang sama dapat diperiksa dari sisi Minerba, Sumber Daya Air, Jalan, Lingkungan Hidup, Penadahan, hingga Pengadaan dan Keuangan Negara secara bersamaan.

Hal inilah yang membuat dugaan kasus Sungai Gambir menjadi serius. Persoalannya tidak hanya mengenai izin, tetapi juga mengenai ruang jalan, ruang sungai, ruang hidup masyarakat, dan rantai distribusi material yang diduga ilegal.

Penutup Redaksi

Redaksi menyerahkan sepenuhnya pembuktian kepada Polda Sumbar. Redaksi tidak menghakimi dan tidak memvonis pihak mana pun.

Redaksi membuka hak jawab seluas-luasnya bagi semua pihak, termasuk CV Tazara Putri, kontraktor, penampung, dan PPK terkait, untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, atau dokumen pembanding.

Apabila terbukti tidak ada pelanggaran, redaksi akan memuat klarifikasi tersebut secara proporsional. Apabila terbukti ada pelanggaran, redaksi akan mengawal perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Padang, Rabu, 18 November 2026

Penulis : Admin

Editor : Tim Redaksi

Tim Redaksi HAKIMINTELIJEN.COM / HAKIM.RI.COM

Pimpinan Redaksi: Zulhakim

#Geger #PidanaBerlapis #PenadahTerseret #SungaiGambir #Tapan #SetumPoldaSumbar #PoldaSumbar #Hakimintelijen

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *