Hakimintelijen.com
Merangin, Pamenang Barat— Pembangunan Rumah Dinas Camat Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, diduga bermasalah dan terbengkalai. Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2026 itu terpantau tidak ada lagi aktivitas pekerjaan di lokasi. 
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan tersebut bernilai kontrak Rp 194.799.000 dengan nomor kontrak 03/SPK-PPPPBKGSDK/APBD/CK/K2/DPUPR/2026 tanggal 10 Agustus 2026. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Ari Amril Karya, dengan Konsultan Pengawas CV. Graf V Tech Consultan.
Namun, hasil pantauan Awak Media Hakim Grup di lapangan menunjukkan kondisi bangunan tidak menunjukkan progres yang berarti. Tidak terlihat pekerja atau pelaksana, material bangunan terbengkalai, dan tidak ada aktivitas pembangunan. Rangka atap baru terpasang kayu, dinding baru bata dan plester setengah, tanpa ada tanda-tanda pekerjaan akan dilanjutkan.
Diduga Ada Permainan Kotor
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya permainan kotor dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan itu menguat setelah Camat Pamenang Barat, Bambang Hadi Sukma, S.T., saat dikonfirmasi Awak Media Hakim Grup, mengaku tidak mengetahui tanggal dan bulan kapan bangunan tersebut akan siap.
Lebih ironis lagi, Camat juga mengaku tidak memiliki nomor WhatsApp kontraktor pelaksana. Ia juga tidak dapat menjelaskan keberadaan kontraktor di lapangan maupun menunjukkan dokumen progres pekerjaan.
Sebagai pejabat yang wilayahnya menjadi lokasi proyek, Camat seharusnya mengetahui secara detail jadwal pelaksanaan, progres, dan kontak pelaksana pekerjaan. Ketidaktahuan Camat terhadap hal mendasar tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai pengawasan dan transparansi proyek yang menggunakan uang rakyat.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan di tengah masyarakat bahwa kontraktor pelaksana telah meninggalkan lokasi pekerjaan dan tidak lagi bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek.
Awak Media Hakim Grup telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak CV. Ari Amril Karya selaku pelaksana, maupun kepada Dinas PUPR Kabupaten Merangin selaku dinas teknis. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi yang diperoleh.
Media Hakim Grup menilai, proyek yang menggunakan uang rakyat harus dikerjakan secara transparan dan profesional. Jika pekerjaan terbengkalai, maka perlu dilakukan evaluasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Media Hakim Grup tetap memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Penulis : Sapni/Tim Liputan Media Hakim Grup
Editor : Admin
Sumber : Tim investigasi
Fakta Adalah Panglima, Data Adalah Keadilan
> #Merangin #PamenangBarat #HakimGroup #Investigasi

