HAKIMINTELIJEN. COM
LENGAYANG, PESISIR SELATAN — Proyek penahan tebing di Kampung Merantih, Lakitan selatan , Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, diduga terbengkalai. Kontraktor pelaksana diduga meninggalkan lokasi, dan proyek diduga telah disegel, hasil tim investigasi Senen 9/11/2026
Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak ditemukan papan informasi proyek yang memuat nama kegiatan, nilai anggaran, sumber dana, nama pelaksana, nomor kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut membuat warga dan kontrol sosial mempertanyakan transparansi proyek dimaksud.
Warga setempat menyebut aktivitas pekerjaan sudah tidak terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Material berupa batu jeti terpantau masih menumpuk di sekitar lokasi, sebagian di antaranya berada di lahan yang disebut milik masyarakat. Akibat aktivitas tersebut, jalan akses warga menjadi berlumpur dan sulit dilalui.
Kontraktor Diduga Kabur, Proyek Diduga Disegel:
Di lokasi, beredar informasi bahwa proyek tersebut diduga telah disegel. Tali pembatas terpasang di sepanjang lokasi pekerjaan. Namun, hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh dokumen resmi penyegelan dari instansi berwenang.
Awak media tidak lagi menemukan aktivitas alat berat jenis ekskavator yang sempat bekerja memindahkan batu jeti di lokasi. Namun, kemaren sudah tidak ada di lokasi , pekerjaan diduga berhenti dan pelaksana tidak lagi terlihat di lokasi.
“Kami tidak tahu ini proyek dari dinas mana, berapa anggarannya, dan berapa lama pekerjaannya. Pelaksananya juga tidak pernah terlihat lagi,” kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan, saat ditemui di lokasi.
Diduga Langgar UU Berlapis
Aktivis Lembaga Independen Sumatera Barat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun ke lapangan dan memeriksa proyek tersebut secara objektif. Mereka menduga proyek tersebut melanggar UU berlapis.
1. Diduga Tanpa Papan Informasi
Proyek diduga berjalan tanpa papan informasi, sehingga masyarakat tidak dapat mengakses informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana, dinas pemberi proyek, dan jangka waktu pekerjaan. Kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Diduga Tanpa AMDAL
Proyek di kawasan pesisir diduga berjalan tanpa dokumen lingkungan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 36 ayat (1), menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
3. Diduga Material Ilegal
Asal-usul material batu jeti yang digunakan dipertanyakan. Kontrol sosial meminta APH menelusuri apakah material tersebut berasal dari tambang yang memiliki izin resmi atau diduga dari lokasi tanpa izin.
“Kami tidak menuduh. Kami menduga dan meminta APH memeriksa. Jika semua dugaan ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi diduga pelanggaran UU berlapis,” ujar aktivis Lembaga Independen Sumatera Barat.
Dalam waktu dekat kami aktivis independen sumbar akan bersurat kepada Pihak yang berwajib karena kami kuat menduga uang negara bukan proyek pribadi, tutup aktivis kepada awak media ini di padang.
Hak Jawab Masih Dibuka
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil memperoleh keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek, Wali Nagari setempat, Camat Lengayang, maupun Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh informasi dalam berita ini masih bersifat dugaan dan belum berkekuatan hukum tetap. Pihak-pihak yang disebutkan dianggap tidak bersalah hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan asas praduga tak bersalah.
Penulis: Adik. K. Tim Red
Editor: Tim Redaksi hakimintelijen.com
Sumber: Pantauan lapangan, keterangan warga, Tim investigasi

