Hakimintelijen.com
PADANG, SUMATERA BARAT — Tim Redaksi Hakimintelijen.com / Media Hakim Grup pada hari ini, Rabu, 18 November 2026, mengantar langsung pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan tambang ilegal di luar IUP di Sungai Gambir, Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, kepada Sekretariat Umum (Setum) Polda Sumatera Barat di Padang.
Dumas tersebut terdiri dari Laporan Pimpinan Redaksi Nomor 07/RED-HI/PT/HPK/XI/2026 beserta Addendum Nomor 07/RED-HI/PT/HPK/XI/2026/Add-1 tertanggal 18 November 2026.
Zulhakim,cfle, sebagai Pimpinan Redaksi Media Hakim Grup, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan masyarakat dan kontrol pers terhadap dugaan aktivitas yang mengancam Jalan Nasional dan Daerah Aliran Sungai (DAS).
“Kami datang ke Setum Polda Sumbar bukan untuk menghakimi. Kami datang untuk meminta verifikasi resmi, pengamanan barang bukti, dan penegakan hukum yang transparan,” kata Zulhakim.
Dua Alat Berat, Satu Diduga Dipindahkan
Berdasarkan dokumentasi redaksi pada Minggu, 15 November 2026, pukul 16.29 WIB, terlihat dua unit ekskavator, yaitu satu unit berwarna oranye dan satu unit berwarna kuning, terparkir di tepi Jalan Nasional, di tepi jembatan, dan di tepi sungai. Kondisi jalan pada saat itu tampak basah, berlumpur, dan licin. Redaksi menegaskan tidak ada indikasi longsor dalam peristiwa ini.
Pada Rabu, 18 November 2026, warga Sungai Gambir melaporkan perkembangan terbaru. Ekskavator yang siaga di lokasi tinggal satu unit berwarna kuning. Sementara itu, satu unit ekskavator berwarna oranye belum dapat dipastikan keberadaannya.
Warga yang namanya disembunyikan demi keamanan menyatakan tidak mengetahui ke mana alat tersebut dibawa dan tidak mengetahui apakah yang membawa adalah aparat penegak hukum atau pemilik alat.
Redaksi tidak menyatakan pemindahan tersebut sebagai pengakuan bersalah. Namun, pemindahan alat setelah pemberitaan dan pelaporan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diduga mengindikasikan adanya upaya menjauhkan barang bukti sebelum pemeriksaan koordinat resmi dilakukan.
Diduga di Luar IUP
Batas IUP yang ditandai garis merah diduga berjarak sekitar 50 hingga 65 meter dari badan jalan. Sementara itu, ekskavator dan tumpukan material diduga berada tepat di bibir jalan beraspal atau berjarak sekitar 0 meter dari aspal.
Titik koordinat lapangan adalah Lintang -2,1241307 dan Bujur 101,1321883.
Berdasarkan dokumen SK OSS IUP OP yang diterima redaksi, IUP di wilayah tersebut tercatat atas nama CV Tazara Putri. Redaksi menegaskan bahwa dokumen tersebut dilampirkan sebagai bahan verifikasi dan hak jawab. Redaksi tidak menyatakan bahwa CV Tazara Putri telah terbukti melakukan pelanggaran.
Apakah aktivitas di luar koordinat tersebut dilakukan oleh pemegang IUP atau pihak lain, menunggu verifikasi resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektur Tambang, dan aparat penegak hukum.
Material Diduga Bukan Longsoran
Zulhakim, cfle menegaskan bahwa material yang dikeruk diduga bukan material longsoran alami.
“Material yang dikeruk di Sungai Gambir diduga bukan material longsoran alami. Material tersebut diduga berasal dari aktivitas pengerukan dan pemuatan alat berat ke dump truk di tepi Jalan Nasional, di tepi jembatan, dan di tepi sungai,” kata Zulhakim.
Tumpukan tanah tampak menyempitkan badan jalan umum. Terdapat pula dugaan pembuangan material galian ke arah tebing sungai yang berada dalam kawasan DAS. Titik tersebut diduga berada di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kepastiannya menunggu hasil overlay resmi Balai Besar TNKS dan Balai Pengelolaan dan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah I.
Dugaan Material untuk Proyek Pemerintah
Redaksi menerima informasi dari warga bahwa material yang diduga dikeruk dari lokasi tersebut diduga akan digunakan untuk kebutuhan proyek pemerintah.
Redaksi menegaskan informasi tersebut masih bersifat dugaan. Redaksi tidak menyatakan bahwa proyek pemerintah tersebut terlibat, mengetahui, atau memesan material dari lokasi yang diduga di luar IUP.
Apabila benar material tersebut masuk ke rantai pasok proyek pemerintah, maka verifikasi menjadi semakin penting, karena material dari sumber yang diduga tidak berizin dapat menimbulkan persoalan hukum, persoalan administrasi, dan persoalan kualitas pekerjaan.
Oleh karena itu, redaksi meminta Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Dinas ESDM, dan dinas terkait untuk menelusuri dugaan alur material tersebut, termasuk dugaan tujuan pengiriman, dugaan penerima, dan dugaan dokumen pengiriman yang menyertainya. Klarifikasi resmi dari pihak pelaksana proyek dan pihak penyedia material sangat diperlukan agar tidak terjadi fitnah.
Hak jawab dibuka seluas-luasnya kepada CV Tazara Putri, pelaksana proyek yang diduga menerima material, dan instansi pemerintah terkait.
Permintaan kepada Polda Sumbar
Dalam dumas yang diantar hari ini, Tim Redaksi meminta kepada Kapolda Sumatera Barat agar segera:
1. Memerintahkan verifikasi titik koordinat IUP atas nama CV Tazara Putri kepada Dinas ESDM dan Inspektur Tambang;
2. Memerintahkan overlay resmi kawasan kepada BBTNKS dan BPKH Wilayah I;
3. Berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait dugaan gangguan fungsi Jalan Nasional;
4. Mengamankan satu unit ekskavator kuning yang masih berada di lokasi;
5. Menelusuri keberadaan ekskavator oranye yang diduga telah dipindahkan;
6. Menelusuri dugaan alur material yang diduga untuk proyek pemerintah;
7. Memberikan ruang klarifikasi dan hak jawab kepada CV Tazara Putri sebelum ada kesimpulan hukum;
8. Melindungi identitas warga pelapor.
Jalur Paralel ke Kejati
Selain ke Polda Sumbar, laporan ini juga direncanakan akan ditembuskan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat melalui dumas aktivis dalam minggu ini dan melalui portal SP4N-LAPOR! Kejaksaan RI.
Penambangan di luar koordinat IUP diduga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu, pihak yang menampung, memanfaatkan, dan menjual hasil tambang dari sumber tanpa izin yang sah dapat dijerat Pasal 161 Undang-Undang Minerba.
Kejati berwenang mengusut melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun kerugian keuangan negara.
Tembusan laporan juga disampaikan ke DLH, Dinas ESDM, BPJN, BBTNKS, dan BPKH Wilayah I agar penindakan di lapangan berjalan lebih cepat.
Redaksi memberikan ruang hak jawab kepada CV Tazara Putri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila pihak CV Tazara Putri memberikan klarifikasi resmi dan dokumen izin yang sah, redaksi akan memuat klarifikasi tersebut secara proporsional.
Padang, Rabu, 18 November 2026
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Admin
Sumber: Tim Investigasi
Pimpinan Redaksi Media Hakim Grup
#SungaiGambir #Tapan #SetumPoldaSumbar #PoldaSumbar #KejatiSumbar #HakimGrup

