USUT TUNTAS PENADAH! Dugaan Pertambangan Tanpa Izin di Sungai Gambir Sako: Walaupun Alat Sudah Keluar, Oknum Harus Ditindak Tegas

Hakimintelijen.com

PESISIR SELATAN, SABTU 14 November 2026-Ketua BAIN HAM RI Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Barat, Zulhakim, CFLE, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan pertambangan tanpa izin di Sungai Gambir Sako, Nagari Sungai Gambir Sako, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Desakan itu disampaikan menyusul informasi masyarakat bahwa alat berat yang sebelumnya diduga beroperasi di lokasi tersebut telah keluar dari lokasi. Menurut aktivis, keluarnya alat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum.

“Walaupun alat sudah keluar, oknum harus ditindak tegas. Perkara tidak selesai hanya karena alat tidak lagi ada di lokasi. Bekas galian masih ada, kerusakan masih terlihat, dan material diduga sudah keluar,” tegas Zulhakim.

Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Repoeblik Indonesia ( BAIN HAM RI) DPW Sumatera Barat,Tim investigasi menilai Lokasi yang disorot berada di titik koordinat -2.1241307, 101.1321883, yang menurut penelusuran tim redaksi dan aktivis berada di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Sungai Gambir Sako.

Kawasan penyangga memiliki fungsi penting sebagai pelindung kawasan inti TNKS dari kerusakan lingkungan, banjir, longsor, dan rusaknya daerah aliran sungai.

Aktivis menilai, dugaan penambangan batu di kawasan tersebut tanpa izin dan tanpa kajian lingkungan dapat merusak ekosistem sungai, mengubah alur sungai, serta mengancam keselamatan masyarakat di hilir.

Karena itu, persoalan ini dinilai bukan sekadar persoalan tambang, tetapi juga persoalan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“Kalau volume Ratuusan mobil, ini bukan kegiatan kecil, karena kami perkirakan dari awal kami ambil dokumen 28/6/2026 sudah lebih lima bulan  beraktivitas,Ini harus diusut siapa yang menambang, siapa yang mengangkut, siapa yang membeli, dan siapa yang menampung atau diduga sebagai penadah,” ujar Zulhakim.

BAIN HAM RI Sumbar meminta aparat tidak hanya fokus pada alat berat, tetapi juga menelusuri rantai distribusi material yang diduga dihasilkan dari lokasi tersebut.

Menurut tim investigasi, dalam dugaan pertambangan tanpa izin, penelusuran harus mencakup:

1. Pihak yang diduga melakukan penambangan

Siapa yang mengoperasikan alat dan siapa yang memerintahkan kegiatan di lokasi.

2. Pihak yang diduga mengangkut material

Siapa yang mengangkut mat🙏erial dari lokasi ke tempat lain.

3. Pihak yang diduga membeli dan menampung material

Siapa yang diduga membeli, menampung, dan memanfaatkan material tersebut, yang dalam bahasa masyarakat disebut sebagai penadah.

4. Pihak yang diduga membekingi kegiatan

Jika ada pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut, harus pula ditindak sesuai hukum.

“Jangan hanya alat yang dikejar. Alat bisa keluar dan masuk lagi. Yang harus diusut adalah orangnya, rantai distribusinya, dan aliran materialnya. Jika ada penadah, usut tuntas penadahnya,” tegas nya

Sebelumnya, redaksi dan aktivis sumbar telah menyampaikan tantangan terbuka kepada pihak mana pun yang merasa memiliki izin di titik tersebut.

“Kami tantang dengan hormat, jika memang ada yang memiliki izin tambang di Sungai Gambir Sako Tapan di titik -2.1241307, 101.1321883, silakan tunjukkan ke publik. Tunjukkan IUP-nya, SIPB-nya, atau IPR-nya. Tunjukkan peta bloknya, tunjukkan PKKPR dan Persetujuan Lingkungannya,” tegas Pimpinan Redaksi Media Hakim Grup, Zulhakim, CFLE.

Hingga sudah  beberapa kali  berita ditayangkan, pihak yang diduga melakukan kegiatan tersebut belum menunjukkan dokumen perizinan dimaksud kepada publik dan belum memberikan keterangan resmi. 

Ketua BAIN HAM RI DPW Sumbar mendesak empat instansi untuk menindaklanjuti dugaan tersebut secara bersama dan transparan:

1. Tipidter Polda Sumbar

Diminta melakukan penyelidikan terhadap dugaan penambangan tanpa izin, dugaan penadahan hasil tambang, dan dugaan perusakan lingkungan.

2. Gakkum KLHK Sumbar

Diminta memeriksa dugaan aktivitas di kawasan penyangga TNKS dan dugaan pelanggaran lingkungan hidup.

3. Polhut Sumbar

Diminta melakukan patroli dan pengawasan di kawasan penyangga TNKS Sungai Gambir Sako.

4. Dinas ESDM Sumbar

Diminta membuka data perizinan secara resmi: apakah ada IUP, SIPB, atau IPR yang berlaku di titik koordinat tersebut atau tidak, serta melakukan pengukuran resmi volume galian jika diperlukan.

Aktivis mengingatkan, dugaan penambangan tanpa izin dapat dijerat dengan sejumlah aturan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara dan denda. Penambangan harus memiliki IUP, IPR, atau SIPB yang sah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap kegiatan yang berdampak pada lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Kawasan hutan dan kawasan penyangga tidak boleh dirusak atau digunakan tanpa izin yang sah.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Setiap orang yang diduga membeli, menampung, atau memanfaatkan barang yang diduga berasal dari tindak pidana, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Tim aktivis , penerapan pasal-pasal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan setelah melalui proses pembuktian.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak yang diduga melakukan kegiatan penambangan belum memberikan keterangan resmi dan belum menunjukkan dokumen perizinan yang dimaksud. Pihak Polda Sumbar, Gakkum KLHK Sumbar, Polhut Sumbar, dan Dinas ESDM Sumbar juga masih dimintai keterangan resmi terkait tindak lanjut atas desakan tersebut.

Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi semua pihak yang disebutkan.

Penulis: Admin

Editor: Tim Redaksi

Sabtu, 14 November 2026 — Hakimintelijen.com

#Hakimintelijen#BAINHAMRI #PoldaSumbar #TNKS #Tapan #PesisirSelatan #UsutTuntasPenadah #TambangIlegal #Sumbar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *