Hakim intelijen.com
Pesisir Selatan – Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LP KPK Komda Sumbar Mendesak Kejaksaan RI untuk melakukan sidak terkait Hak Guna Usaha (HGU), Corporate Social Responsibility (CSR), dan plasma PT Incasi Raya Grup. Desakan ini muncul setelah adanya hasil keterangan jurubicara FIB saat mediasi antara forum Inderapura Bersatu dengan PT Incasi Raya Grup yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam proses perpanjangan HGU PT Incasi Raya Grup.(12 November 2025)
Zul Hakim cfle, Ketua LP KPK Komda Sumbar, menyatakan sikap dari hasil pantauan dalam acara mediasi bahwa pihak PT incasi Raya Grup telah melakukan penutupan informasi poblik dan kami dari tim lembaga independen sumbar kuat menduga dokumen legal ,PT INCASI RAYA GRUP Belum ada arsip nya di Pemerintahan kabupaten pesisir seatan, karena dalam tuntutan dan keteragan HGU batas nya pun Bupati Hendrajoni kebingungan,Maka dalam keterangan juru bicara FIB kami menduga adanya dugaan kecurangan dalam pengelolaan HGU, CSR, dan plasma PT Incasi Raya Grup. Maka “Kami mendesak Kejaksaan RI Dan instansi yang berwenang untuk melakukan sidak dan pemeriksaan semua instansi yang terlibat serta penguasa tanah ulayat, dengan adanya dugaan penyimpangan dan kecuragan ini sehingga masyarakat jadi korban ,” kata Zul Hakim.
Dugaan penyimpangan ini terkait dengan proses perpanjangan HGU PT Incasi Raya Grup yang berakhir pada tahun tahun 2048 dan ada juga berakhir tahun 2077,dalam keterangan tersebut Bupati dan Ketua DPRD kebingungan sepanjang itu umur HGU .Tim juga mempertanyakan kemana aliran plasma dan CSR yang seharusnya diterima oleh masyarakat sekitar, Kami juga mendorong Pemerintah untuk melakukan tuntutan sesuai permintaan masyarakat PT Incasi Raya harus bertanggung jawab atas kerusakan akses jalan yang Rusak parah.
“Desakan ini merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan selama ini dalam proses perpanjangan HGU , CSR, dan Plasma PT Incasi Raya Grup,” ,tambah Zul Hakim.
#Indrapurapunyacerita#
(Timses)
