hakimintelijen.com : Padang
Selasa 16 September 2025 Suasana hangat Tercipta di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat ketika rombongan dari sejumlah lembaga independen dan direktur perusahaan media online melakukan kunjungan silaturahmi pada Selasa, 16 September 2025. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala DKP Sumbar, Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp, bersama jajaran.
Rombongan terdiri dari:
-Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komda Provinsi Sumbar*
– BAIN HAM RI (Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*
– LBH CCI (Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia )*
– Pimpinan Media Online
– (hakimintelijen.com)
– (hakiminvestigasi.com)
– (hakim24jam.com)
Kehadiran mereka bertujuan untuk menjalin silaturahmi, berdiskusi, sekaligus mengkonsultasikan sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi nelayan di berbagai daerah, khususnya di Pesisir Selatan.
Dalam forum diskusi, permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah nasib para nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Banyak nelayan setempat mengaku masih kesulitan dalam mengakses bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Padahal, nelayan merupakan salah satu tulang punggung ekonomi masyarakat di kawasan pesisir.
Menanggapi hal itu, Kadis DKP Sumbar, Dr. Ir. Reti Wafda, M.Tp, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperjuangkan aspirasi nelayan. Ia menilai bahwa persoalan nelayan tidak bisa ditangani pemerintah sendiri, melainkan perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga independen dan media massa-
DKP Sumbar telah menjalankan beberapa program pemberdayaan nelayan, seperti:
– Program Bantuan Alat Tangkap Ikan
– Pelatihan Budidaya
– Pembinaan Koperasi Nelayan
Kedatangan rombongan awalnya disambut langsung oleh Kadis DKP Sumbar. Namun karena Reti Wafda harus menghadiri agenda kedinasan ke Kambang, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan, diskusi kemudian dilanjutkan oleh Sekretaris DKP di ruang kerja Kadis.
Pertemuan ini tidak hanya sekadar silaturahmi, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangun jembatan kerja sama. Lembaga independen yang hadir berharap DKP Sumbar semakin terbuka dalam melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan maupun implementasi program di sektor kelautan dan perikanan.
Dengan kunjungan ini, semakin jelas bahwa perhatian terhadap nelayan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Nelayan merupakan garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan berbasis laut, sekaligus aktor penting dalam menjaga kedaulatan maritim. Sinergi lintas sektor yang tercermin dalam pertemuan ini diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi para nelayan di Pesisir Selatan.
#TimRed#
