Hakimi telijen.com
Jakarta : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) di Indonesia. Dorongan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan kendaraan over dimension over loading (ODOL) yang kerap terjadi di jalanan. Langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mewujudkan kebijakan Logistik Berkelanjutan secara nasional, demi efisiensi dan keamanan transportasi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY di Jakarta pada hari Senin, 07 Oktober, menegaskan komitmen pemerintah. Ia bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah mengawal isu penertiban kendaraan ODOL sejak awal. Hal ini menunjukkan keseriusan dalam penanganan masalah yang berdampak luas,hal ini adalah Atensi langsung dari Presiden Prabowo dan DPR RI,Saat AHY Memberikan Keterangan Pers nya di hadiri Menteri dan Wamen Bawahanya.
Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan implementasi kebijakan penertiban kendaraan ODOL berjalan efektif dan komprehensif. Tujuannya adalah tanpa menimbulkan disrupsi ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem logistik yang efisien, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penertiban ODOL
AHY menekankan bahwa koordinasi erat antara berbagai K/L sangat krusial dalam menyukseskan kebijakan penertiban ODOL. K/L yang terlibat meliputi Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Bappenas. Keterlibatan ini memastikan semua aspek kebijakan dapat diakomodasi secara selaras.
“Saya bersama sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan juga para pemimpin dari berbagai K/L sejak awal mengawal isu penertiban kendaraan ODOL, over dimension overload,” kata AHY di Jakarta, Senin. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap K/L dapat menyumbangkan perspektif dan keahliannya. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama.
Setiap K/L memiliki fokus dan kepentingannya masing-masing dalam isu ODOL. Ada yang menitikberatkan pada dampak ekonomi, keselamatan, atau dampak sosial dari penertiban tersebut. AHY menegaskan bahwa semua concern ini harus dilebur dan diselaraskan. Tujuannya adalah untuk menciptakan kerangka kebijakan yang holistik dan efektif.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara keselamatan, efisiensi transportasi, dan daya saing industri dalam negeri. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang realistis dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem Logistik Berkelanjutan.
Pemerintah tidak inginkan pennertibkan kendaraan ODOL secara sepihak, melainkan mengedepankan dialog dan riset mendalam. Pendekatan ini juga melibatkan uji coba di sejumlah wilayah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan bersifat realistis dan mampu memberikan solusi yang tepat.
“Di sini kita lebur, setiap K/L pasti punya concern, ada yang menitikberatkan pada dampak ekonomi misalnya jika ODOL ditertibkan. Ada yang mengedepankan aspek keselamatan dan ada juga yang memikirkan dampak sosial,” ujar AHY. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai perspektif. Ini penting agar kebijakan tidak menimbulkan beban berlebihan.
Langkah kolaboratif ini juga mencakup penyusunan insentif dan penyesuaian regulasi industri. Hal ini dilakukan agar pelaku usaha tidak merasa terbebani dengan adanya kebijakan penertiban ODOL. Pada saat yang sama, langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat rantai pasok Logistik Berkelanjutan yang efisien dan ramah lingkungan.
Sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting untuk memastikan transisi menuju zero ODOL. Transisi ini tidak hanya akan menekan pelanggaran, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi positif. Dampak positif ini diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia.
Dampak Positif dan Prioritas Keselamatan dalam Logistik Nasional
AHY mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan sektor swasta untuk memperkuat kolaborasi. Tujuannya adalah menghadirkan sistem transportasi logistik yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Sistem ini sangat penting bagi masa depan ekonomi Indonesia serta keselamatan pengguna jalan.
Dalam konteks kebijakan ini, AHY menegaskan bahwa prioritas utama adalah keselamatan manusia. Meskipun setiap K/L memiliki kepentingan, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga keselamatan jiwa. Ini adalah prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh semua pihak.
“Tidak boleh ada yang merasa lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika harus diletakkan pada prioritasnya, tentu keselamatan manusia tidak ada yang lebih tinggi dari itu,” kata AHY. Penegasan ini menggarisbawahi urgensi aspek keselamatan dalam setiap kebijakan transportasi. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan warga.
Pemerintah telah menetapkan target bahwa kebijakan zero ODOL akan berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027 mendatang. Target ini memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak untuk beradaptasi. Adaptasi ini diperlukan untuk memastikan transisi yang mulus menuju sistem Logistik Berkelanjutan yang lebih baik.
Sebagai informasi tambahan, Menko AHY membawahi lima kementerian. Kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan. Ini menunjukkan luasnyacakupan koordinasi yang dilakukan oleh AHY.
#Agus#
(Red)
